Pajak

Apa yang Dimaksud Dengan Biaya Jabatan Serta Fungsinya Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21?

Apa yang Dimaksud Dengan Biaya Jabatan Serta Fungsinya Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21?

Smconsult – Kita mungkin seringkali bertanya-tanya, mengapa harus membayar pajak penghasilan dan melaporkan pajak tahunan setiap tahun? Jawabannya simple sekali, karena negara masih butuh dana untuk pembangunan, pembayaran hutang negara dan kepentingan pemerintah lainnya yang sifatnya bermanfaat untuk rakyat dan negara.

Saat menerima laporan bukti pelaporan pajak dari perusahaan, tercantum biaya jabatan di dalamnya dengan jumlah dana yang tidak sedikit. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan biaya jabatan serta apa saja fungsinya dalam perhitungan pajak penghasilan 21?.

Apa yang Dimaksud Dengan Pajak Penghasilan 21?

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak N0. PER-32/PJ/2015, Pajak penghasilan 21 merupakan pajak di atas penghasilan yang berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan serta pembayaran lainnya dalam bentuk apa pun yang masih berhubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, kegiatan apa saja yang dilakukan seseorang sebagai subjek pajak negara.Singkatnya, PPh 21 adalah jenis pajak yang sistem pungutannya dilakukan dari subjek pajak.

Subjek pajak merupakan pihak yang memiliki pendapatan, jadi bila status Anda saat ini adalah pegawai, karyawan, maupun pekerja yang mendapatkan penghasilan setara atau lebih dari Rp.4.5 juta/bulan secara otomatis Anda wajib membayarkan pajak penghasilan.

Apa yang Dimaksud Dengan Biaya Jabatan PPh 21?

Saat seseorang sudah bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap tentunya pungutan pajak biaya jabatan PPh 21 tidak bisa dihindari, apalagi jika statusnya adalah PNS atau karyawan swasta.

Biaya jabatan merupakan istilah perpajakan yang ada kaitannya dengan pajak penghasilan 21 pribadi. Umumnya, biaya jabatan bisa diartikan sebagai biaya untuk memperoleh, menagih dan juga memelihara pendapatan yang kemudian bisa dikurangkan dari pendapatan tiap orang yang bekerja di tempat yang sama sebagai pegawai tetap tanpa melihat tingkatan jabatan. Maka baik itu staf atau direktur utama akan memperoleh pengurangan biaya jabatan tersebut.

Hal-hal yang berhubungan dengan biaya jabatan telah diatur di Pasal 31 ayat 3 dari UU PPh. Besarnya biaya jabatan sekitar 5% dari total penghasilan bruto selama satu tahun di mana penguranan maksimal sebesar Rp. 500 ribu/bulan atau Rp. 6 juta/tahun.

3 Sektor Usaha Berkontribusi Tinggi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

3 Sektor Usaha Berkontribusi Tinggi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

smconsult – Bagi yang tidak familiar, mungkin tidak tahu jika ternyata ada 3 sektor usaha yang dicatata oleh Direktorat Jenderal Pajak pernah berkontribusi sangat besar dalam penerimaan pajak. Sektor tersebut antar lain adalah industry pengolahan, jasa keuangan dan juga perdagangan.

Kontribusi Industri pengolahan pada pajak tahun lalu mencapai 31.8% lalu sector perdagangan dengan keikutsertaannya mencapai 19.3% yang terakhir adalah jasa keuangan dengan memberikan kontribusi sebanyak 14%. Tidak hanya memberikan kontribusi yang sangat baik bagu pajak negara, ketiga sector tersebut juga mengalami perkembangan yang pesat, di mana tiap sector berhasil tumbuh 17.1% dan 22.9%.

Penerimaan pajak yang berasal dari sector pertambangan telah mengalami pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun lalu. Meskipun sector tersebut tidak memberikan kontribusi yang begitu baik bagi pajak karena telah mengalami penurunan di tahun 2016, namun pada tahun 2017, dari data yang dihimpun telah mampu memberikan peningkatan sebanyak 39.3%.

Selain sector pertambangan, tercatat jika peningkatan pajak juga diberikan oleh sector pertaninan, tahun lalu tercatat sebanyak 27.6%.

Sektor ESDM Sumbang Hampir Sebanyak 50% PNBP Nasional

Berdasarkan catatan awal dari kinerja tahun lalu, realisasi subsidi energy dicatat telah terjadi sebanyak Rp. 97.6 triliun, di mana angkanya mencapai 108.7% dari besarnya target APBNP 2017 yang nilainya Rp. 89.9 triliun. Kondisi ini tidak terlepas dari usaha mewujudkan keadikan dengan melakukan penambahan subsidi listrik untuk 2.44 juta pelanggan rumah tangga yang tidak mampu dengan besarnya daya 900 VA, juli 2017. Total pelanggannya mengalami peningkatan hingga menjadi 6.54 juta.

Penerimaan negara dari ESDM telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan tahun lalu mencapai kurang lebih RP. 178.1 triliun di mana ini telah mencakup PNPB sebanyak RP. 129.1 triliun dan yang dimaksud telah menyumbang hampir sebanyak 50% dari banyaknya target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat pada APBN-P 2017.

Angka yang besar tersebut berasal dari subsector gas bumi dan minyak yang angkanya menyentuh RP. 85.64 triliun lalu mineral dan batubara yang menyentuh Rp. 40.61 triliun dan subsector lainnya.

Diharapkan jika sektor-sektor tersebut bisa memberikan kontribusi yang tidak kalah baiknya di tahun ini.