Pengusaha Kota Semarang Menyampaikan Keberatannya Pada Pengenaan Pemungutan Pajak Penggunaan Genset

Pengusaha Kota Semarang Menyampaikan Keberatannya Pada Pengenaan Pemungutan Pajak Penggunaan Genset

Eragenset – Badan Pendapatan Daerah di Kota Semarang telah menggelar sosialisasi mengenai pengenaan pajak dari penerangan jalan yang mana dihasilkan sendiri maupun non PLN pada pengguna genset. Setidaknya terdapat atusan perwakilan dari perusahaan yang menyempatkan dirinya untuk hadir dalam acara tersebut yang mana digelar secara terbuka di Hotel Pesonna Semarang, bulan Februari yang lalu.

Dalam acara sosialisasi tersebut, pihak dari perusahaan selaku pengguna jasa genset dengan total kapasitas 200 kVa bahkan bisa lebih akan dikenakan pajak penerangan dari pajak jalan yang surat keputusannya dilihat berdasarkan dari ketetapan Wali Kota Semarang nomor 671/101 pada tahun 2018 mengenai penetapan harga dari satuan listrik berdasarkan pada penggunaan tenaga listrik yang tidak berasal dari PLN.

Contohnya bisa kita lihat dari Direktur PT Semeru Karya Buana yakni Iswahyudi yang menyempatkan diri untuk menghadiri acara sosialisasi tersebut, beliau mengungkapkan keberatannya. Beliau mengatakan jika kebijakan tentang pemungutan pajak dari pemakaian genset miliki pribadi tidaklah bisa dikatakan adil.

“Pemerintah telah dholim, dan bersikap tidak adil. Karena kami sebagai pengguna listrik rutin melakukan pembayaran tiap bulannya lantas disaat listrik mati maka mau atau tidak kami harus memakai genset. Nah ada pun genset tersebut adalah milik pribadi, menggunakan bahan bakar sendiri, jadi mengapa harus dikenakan pajak” ujarnya.

Penerapan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 mengenai pajak penerangan jalan lantas dikeluarkannya SK oleh Wali Kota Semarang dengan nomor 671/101 pada tahun 2018 tidak tepat bila ditujukan pada perusahaan. Dikatakan oleh Iswahyudi jika pemerintah sengaja menerapkan program supaya banyak investasi yang berkenan untuk masuk ke Semarang, namun bila banyak peraturan yang dinilai tidak memihak pada investasi maka pengusaha akan enggan untuk melakukan investasi.

Beliau pun berkata jika genset perusahaannya pernah rusak dan harus diganti kompressornya yang sengaja didatangkan dari Jerman maka untuk itu, beliau harus merogoh kocek sebanyak Rp. 20 juta untuk mengatasi hal tersebut. Karena semua kerusakan genset yang terjadi diatasi sendirian maka aneh rasanya jika justru pemerintah mengenakan pajak.